Pangkalpinang, 6 Mei 2025 — Dugaan adanya kongkalikong antara para kepala sekolah SMA negeri dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencuat ke permukaan. Hal ini terkait minimnya transparansi laporan penggunaan dana Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang selama ini tidak pernah diumumkan secara terbuka di sekolah-sekolah, padahal kewajiban itu jelas diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 900/1080/Disdik/2019.
Salah satu sekolah yang disorot adalah SMAN 3 Pangkalpinang. Para wali murid mengeluhkan bahwa pihak sekolah rutin menagih iuran IPP setiap bulan, tetapi tidak pernah memberikan informasi terbuka tentang bagaimana uang itu digunakan.
“Setiap bulan kami bayar, tapi tidak pernah ada laporan yang ditempel di papan pengumuman sekolah. Ke mana uang itu pergi?” ungkap salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.
Yang menjadi pertanyaan besar, saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Cabdin Wilayah I Sjamsul Bahri, S.H., M.AP. hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp bahwa laporan penggunaan dana IPP sudah ada dan bahkan telah diaudit oleh Inspektorat setiap tahun. Namun, masyarakat menilai jawaban itu menghindari substansi persoalan: kenapa laporan itu tidak diumumkan secara terbuka di sekolah, sebagaimana diwajibkan dalam surat edaran?
Dalam juknis yang ditetapkan, satuan pendidikan wajib mempublikasikan dokumen realisasi penggunaan dana pada papan informasi sekolah atau tempat yang mudah diakses masyarakat. Namun, banyak pihak menduga adanya pembiaran dari pihak Cabdin sebagai tim pengarah pengelolaan IPP.
“Masyarakat tidak tahu ke mana uangnya digunakan. Kalau auditnya hanya di atas meja antar pejabat, bagaimana kami sebagai orang tua tahu apa yang sebenarnya terjadi?” kata seorang warga Pangkalpinang dengan nada kecewa.
Desakan Publik: Audit Terbuka dan Peran Tegas Pemprov
DPW Lembaga Mabesbara Bangka Belitung turut angkat suara, mendukung Gubernur Hidayat Arsani yang melarang Pungutan Dana IPP.
Meskipun Dana IPP sudah Dilarang tapi Mereka mendesak agar audit IPP dilakukan secara terbuka, hasilnya diumumkan ke publik, dan ada mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat.
“Sekolah-sekolah itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Tidak bisa hanya kepala sekolah dan cabdin saja yang main sendiri. Harus ada laporan terbuka, transparansi, dan akuntabilitas,” tegas Edi Muslim Ketua DPW Mabesbara.
Masalah IPP ini bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan publik. Jika laporan tidak dibuka, wajar saja muncul dugaan adanya kongkalikong antara pihak sekolah dengan Cabdin. Saat ini publik menunggu langkah tegas dari Dinas Pendidikan Provinsi dan gubernur, agar pendidikan di Bangka Belitung tidak hanya jadi beban iuran tanpa kejelasan, tetapi benar-benar mendukung kualitas dan kesejahteraan siswa.
(Tim)
