Lahat — Aroma janggal menyelimuti program pembangunan di Desa Pagar Sari, Kecamatan Lahat. Dari empat proyek pemerintah kabupaten Lahat yang tercatat di SPSE.inaproc.id, hanya satu proyek yang terlihat sedang dikerjakan. Sementara tiga lainnya, hingga kini statusnya gelap dan membingungkan masyarakat maupun kepala desa.
Kepala Desa Pagar Sari, Amauludin, saat ditemui wartawan di rumahnya, Jumat (19/9/2025), mengaku hanya mengetahui satu pekerjaan fisik yang tengah berlangsung di wilayahnya. Itu pun menurutnya, disebut-sebut sebagai aspirasi dari anggota DPRD Lahat, bukan proyek yang jelas tertera dalam sistem pengadaan.
“Memang ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, tapi itu katanya aspirasi dewan. Kalau drainase yang tercatat di sistem itu, saya sendiri tidak tahu pasti dari dinas mana. Papan proyeknya pun tidak ada,” ungkap Amauludin.
Data Proyek yang Dipertanyakan
1. Rehab Pembangunan Drainase Permukiman Desa Pagar Sari
* Instansi: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
* Pagu: Rp 480.000.000
* Pemenang: CV. Putra Bayur
* Harga Negosiasi: Rp 471.868.673,77
* Status: Pemenang sudah ada, tetapi belum berkontrak.
🔎 Fakta di lapangan: proyek drainase memang ada, tetapi kepala desa sendiri bingung apakah itu proyek dari dinas permukiman atau pekerjaan lain. Tanpa papan informasi, proyek ini rawan tumpang tindih.
2. Rehab Jalan Cor Beton Permukiman Kampung I Desa Pagar Sari
* Instansi: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
* Pagu/HPS: Rp. 192.000.000,00 metode pengadaan langsung
* Tanggal Pengumuman: 6 Agustus 2025
* Status: Belum jelas.
🔎 Keterangan kades: sudah ada tim dari dinas yang survei dan cek lokasi, tapi hingga kini belum ada tanda-tanda pekerjaan.
3. Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Pagar Sari
* Instansi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lahat
* Pagu: Rp 199.998.568
* HPS: Rp 199.998.000
* Metode: Pengadaan langsung, non tender
* Status Paket: Sudah selesai di sistem SPSE
🔎 Fakta di lapangan: menurut kades, tidak tahu kapan pengerjaannya, di mana lokasinya, atau siapa pelaksananya. Proyek yang diklaim selesai secara administrasi ini tidak jelas wujudnya di lapangan.
4. Pembangunan Drainase Desa Pagar Sari
* Instansi: Dinas PUPR Lahat
* Pagu: Rp 500.000.000
* HPS: Rp 499.999.000
* Pemenang: CV. Laksana Cahaya Biru (Desa Muara Danau, Tanjung Tebat)
* Harga Negosiasi: Rp 491.895.974,61
* Status: Menang tender, tetapi tidak jelas pelaksanaannya.
🔎 Fakta di lapangan: Kepala desa masih bingung apakah drainase yang dikerjakan saat ini berasal dari proyek ini atau dari dinas lain. Lagi-lagi, ketiadaan papan proyek membuat masyarakat sulit mengetahui asal-usul kegiatan.
Pengawasan Dipertanyakan
Empat proyek dengan total nilai lebih dari Rp 1,3 miliar ini seharusnya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan potensi tumpang tindih antar instansi.
Padahal, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan di desa harus mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 juga mengatur kewajiban pengawasan dan pemasangan papan proyek sebagai bentuk keterbukaan publik.
Sayangnya, aturan ini tampaknya diabaikan.
Masyarakat Resah
Kepala desa sendiri mengaku tidak mendapatkan informasi resmi dari dinas terkait. “Kami hanya tahu ada pekerjaan. Tapi asal-usulnya belum jelas. Kami bingung,” kata Amauludin.
Kondisi ini membuat masyarakat Desa Pagar Sari mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten Lahat dalam melaksanakan pembangunan.
Tuntutan Audit
Jika tiga dari empat proyek masih “gelap” statusnya, sementara satu proyek berjalan tanpa papan informasi, maka indikasi adanya penyimpangan administrasi dan teknis sulit dihindari.
Masyarakat mendesak agar:
1. Inspektorat dan BPK turun melakukan audit lapangan.
2. Dinas terkait memberikan klarifikasi terbuka.
3. Kontraktor pemenang tender menjelaskan progres pekerjaan.
“Kalau semua proyek yang nilainya ratusan juta ini tidak jelas, sama saja mempermainkan uang rakyat,” tegas warga setempat.
Empat proyek masuk Desa Pagar Sari, namun hanya satu yang tampak berjalan. Tiga lainnya masih misterius tanpa kejelasan. Minimnya papan proyek, lemahnya koordinasi antar instansi, dan pengawasan yang kabur menjadi cermin buruknya tata kelola pembangunan di Kabupaten Lahat.
Publik kini menunggu jawaban dari dinas terkait dan pihak kontraktor, sebelum isu ini berubah menjadi skandal pembangunan.
