Lahat — Dewan Pimpinan Cabang Garda Prabowo Kabupaten Lahat yang diketuai Suratman mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Lahat pada Rabu (13/08/2025) untuk meminta klarifikasi resmi kepada*Sekretaris Dewan (Sekwan) terkait penggunaan anggaran DPRD dari tahun 2023 hingga 2025, khususnya pada pos pengadaan barang/jasa yang dinilai penuh tanda tanya.
Suratman menyebutkan, pihaknya telah menerima berbagai informasi dari masyarakat mengenai pengadaan dengan nilai besar namun patut dipertanyakan urgensi dan transparansinya. Beberapa poin yang akan dimintai penjelasan antara lain:
1. Pengadaan kursi hadap dan sofa — tahun 2023 sudah dilakukan pengadaan, namun di tahun 2025 kembali diadakan lagi, hanya berselang dua tahun.
2. Pengadaan videotron tahun 2023 — namun hingga kini fisiknya tidak terlihat di lapangan.
3. Pengadaan tablet tahun 2024 — tahun 2025 kembali diadakan lagi, kali ini berupa iPad dengan nilai fantastis Rp 1,6 miliar.
4. Pengadaan kendaraan operasional roda dua di tahun 2024.
5. Pengadaan kendaraan dinas pimpinan dewan pada tahun 2024 senilai Rp 3,65 miliar.
6. Dan sejumlah pengadaan lain yang nilainya besar namun dianggap tidak jelas manfaatnya bagi publik.
“Kami tidak ingin menuduh, tapi wajar kalau publik mempertanyakan. Apalagi ada barang yang diadakan berulang dalam waktu singkat, bahkan ada yang tidak terlihat wujud fisiknya. Kami ingin klarifikasi resmi, apakah semua ini sudah sesuai prosedur dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah,” tegas Suratman.
Belum Bertemu Sekwan, Disambut Wakil Ketua II DPRD
Meski kedatangan mereka bertujuan untuk bertemu langsung Sekwan, hingga berita ini dipublikasikan Tim Garda Prabowo Lahat belum dapat bertatap muka dengan Sekwan. Namun, rombongan diterima dan beraudiensi dengan Wakil Ketua II DPRD Lahat, Gaharu dari Partai Gerindra.
Dalam audiensi singkat tersebut, Suratman memaparkan poin-poin pengadaan yang dipertanyakan, termasuk urgensi dan legalitasnya. Gaharu merespons positif dan berjanji memfasilitasi pertemuan resmi dengan Sekwan.
Desakan Transparansi dan Audit
DKC Garda Prabowo Lahat menegaskan langkah ini adalah bentuk kontrol sosial. Mereka mendesak DPRD dan pihak terkait membuka data kontrak, vendor, dan spesifikasi teknis pengadaan dari tahun 2023 hingga 2025. Jika ditemukan kejanggalan, mereka mendorong adanya audit independen dari inspektorat maupun aparat penegak hukum.
“Masyarakat punya hak tahu. Jangan sampai uang rakyat ratusan miliar rupiah menguap tanpa manfaat nyata,” pungkas Suratman.
(Tim)
